Analisis Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
Abstract
Pemberdayaan masyarakat merupakan lini terdepan dalam promosi kesehatan dan wajib dilaksanakan oleh seluruh puskesmas. KepMenKes no 128/MenKes/SK/2/2004, Dinas Kesehatan bertanggung jawab menyelenggarakan kesehatan masyarakat, salah satu fungsi peran puskesmas merupakan pusat pemberdayaan masyarakat dengan strategi kemitraan dengan kelompok masyarakat. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan di Kota Pekanbaru.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survei.Sampel penelitian adalah sepuluh puskesmas di Kota Pekanbaru, pengambilan data dilakukan dengan cara pengisian kuesioner, catatan program dan data sekunder dari profil Puskesmas.Hasilnya dari delapan Organisasi Masyarakat, untuk Posyandu seluruh Puskesmas sudah dilaksanakan. Gambaran aspek pemberdayaan masyarakat di Kota Pekanbaru yang terdiri dari (3 aspek) : keaktifan tokoh masyarakat, ketersediaan organisasi kemasyarakatan dan UKBM, pemanfaatan sarana dan material dari masyarakat sudah terlaksana secara optimal. Namun, pada 4 aspek, yaitu ketersediaan dana masyarakat, penggunaan pengetahuan masyarakat, teknologi dari masyarakat, dan pembuatan keputusan oleh masyarakat belum terlaksana seluruhnya. Masih banyak kegiatan organisasi dan UKBM yang tidak berjalan optimal kecuali posyandu aktif. UKBM polindes masih sangat sedikit dilakukan di wilayah kerja puskesmas di Kota Pekanbaru. Keterkaitan pelaksanaan fungsi pemberdayaan oleh puskesmas dengan sumber daya dan proses manajerial puskesmas sudah dalam kategori baik. Sedangkan pada ketersediaan jejaring dan organisasi termasuk kategori cukup
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Kementrian Kesehatan Indonesia. Kepmenkes No 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. (diunduh tanggal 3 November 2016. Tersedia di www.hukor.depkes.go.id/hukor/0/2014/14)
Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Profil Dinas Kesehatan Pekanbaru Tahun 2014. Pekanbaru: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2014.
Darmawan, Ede Surya. Mengukur Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dalam Sektor Kesehatan. Jurnal Kesehatan Masyarakat 2012;7(2):91-96.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 1999,tentang panduan umum pemberdayaan masyarakat
Adisasmito, W. Sistem Kesehatan.Jakarta, DKI, Indonesia: Pustaka Nasional. 2007.
Laverack, G., & Wallerstein, N. . Measuring community empowerment: a fresh look at organizational domains. Helath Promotion International.2001;16(2):179-185.
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.Perkembangan dan tantangan promosi kesehatan di Indonesia: dari propaganda sampai promosi kesehatan.Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia; 2009.
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia nomor.1529/Menkes/SK/x/2010 tentang pedoman umum pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif.Jakarta; Kementrian Kesehatan Republik Indonesia; 2010.
Notoadmodjo S. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta; Rineka Cipta, 2007;22-26
Sarason, BarbaraR, Irwin G. Pierce : Social Support : An Interactional View. John & Sons, 1990.
Anonim, 2015. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kerangka Tata Pemerintahan Yang Baik. http://www.keuangandesa.com/2015/04/pengelolaan-keuangan-desa-dalam-kerangka-tata-pemerintahan-yang-baik/ diakses pada 2 November 2016 15.30 WIB
Zahtamal , Restuastuti T, Chandra F. Analisis Faktor Determinan Permasalahan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. Kesmas. 2011;6(1): 9-16.
BAURA J, Mandey J, & Tulusan F. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana (ADD)(Suatu Studi Di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabuapten Halmahera Barat). Jurnal Administrasi Publik. 2015;4(32).
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Permenkes nomor 65 tahun 2013 tentang Pedoman pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, 2013(diunduh tanggal 2 November 2016. Tersedia di www.hukor.depkes.go.id)
Kemendagri RI. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (diunduh tanggal 2 November 2016. Tersedia di www.kemendagri.go.id)
UU Republik Indonesia no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (diunduh tanggal 3 November 2016. Tersedia di www.kpu.go.id)
Fleming, Lee dan David M.Waguespack. Brokerage, Boundary Spanning, and Leadership in Open Innovation Comunities. Organization science. 2007;65 – 180
Muninja, A.A Gde. Manajemen Kesehatan. Bali : Penerbit Buku Kedokteran. 2004.
Kemenkes RI. Undang – undang No 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (diunduh tanggal 3 November 2016. Tersedia di www.hukor.depkes.go.id)
DOI: https://doi.org/10.26891/jkm.v1i1.2017.14-19
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Tuti Restuastuti, Zahtamal Zahtamal, Fifia Chandra, Ridha Restila
All article published in Jurnal Kesehatan Melayu is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.
-------------------------------------------------------------------------
Semua artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Kesehatan Melayu (jKM) didistribusikan di bawah ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), yang memungkinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan.